TIMES SRAGEN, BANTUL – Meskipun Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini cukup, keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) menjadi tantangan dalam pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Bantul.
Ketua DPC Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI Bantul), dr. Santoso Hardoyo, MPH. Menurutnya, jika target program mencapai satu juta warga Bantul, maka setiap Puskesmas harus melayani rata-rata 80 pasien per hari.
"Dengan kondisi sekarang, kami belum siap menghadapi lonjakan tersebut. Beberapa fasilitas masih belum tersedia, seperti rontgen dada yang dibutuhkan untuk mendeteksi tuberkulosis," ujarnya, Selasa (13/2/2025).
Santoso menjelaskan bahwa pemeriksaan rontgen seharusnya bisa dirujuk ke Lapkesmas tingkat 2 Bantul. Namun, fasilitas tersebut juga tidak memiliki layanan rontgen, sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah. Selain itu, laboratorium untuk pemeriksaan Hepatitis ekspansi juga masih terbatas.
"Saat ini, pemeriksaan Hepatitis hanya diperuntukkan bagi ibu hamil. Padahal, dalam paket PKG, semua warga dewasa seharusnya menjalani tes tersebut. Jika jumlah pasien melonjak, kami akan kewalahan," tambah Kepala Puskesmas Pleret ini.
Santoso menekankan bahwa dalam petunjuk teknis Kementerian Kesehatan, tidak semua layanan dalam paket PKG harus dilakukan di Puskesmas. Jika fasilitas tidak mencukupi, layanan bisa dirujuk ke Lapkesmas.
"Namun, ke depan perlu ada peningkatan sarana dan prasarana agar layanan kesehatan semakin optimal," pungkas dr Santoso yang juga sebagai Wakil Ketua APKESMI DIY (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Keterbatasan Sarpras Jadi Tantangan dalam Pelaksanaan Program PKG di Bantul
Pewarta | : Edy Setyawan |
Editor | : Ronny Wicaksono |