TIMES SRAGEN, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkap gagasan untuk memindahkan industri pertahanan yang berlokasi di Bandung, seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad, ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati.

"Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI ya, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan berkomunikasi dengan KASAU. Pikirannya sama bahwa tidak mungkin misalnya PT DI di Bandung itu berkembang dengan pesat, dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan karena telah padat oleh penduduk," ucap Dedi di Bandung, Sabtu (23/8/2025).

Berbagai tantangan yang menghambat perkembangan jika mereka tetap berada di Bandung, menurut Dedi, telah disampaikannya kepada berbagai entitas pertahanan tersebut dalam kesempatan komunikasi yang terjalin.

Dedi lebih lanjut mengemukakan idenya untuk memusatkan industri pertahanan dari Kota Bandung ke Kertajati. Bahkan, ia juga mengusulkan untuk memindahkan pangkalan Angkatan Udara yang saat ini berada di Bandara Husein Sastranegara.

"Dari mulai PT DI, Pindad, kalau Dahana kan memang sudah di Subang. Itu di sana, termasuk nanti angkatan udaranya, misalnya angkatan udara Husein ya pindah ke Kertajati. Karena di situ banyak tanah yang masih terbentang luas yang itu tanah negara. Apakah dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, atau dikuasai oleh Perhutani, atau dikuasai oleh kementerian lain tetapi yang jelas itu statusnya tanah negara," kata dia.

Menurut Dedi, respons dari beberapa pihak atas komunikasi tersebut cukup positif. "Dan setelah industri pertahanan pindah, akhirnya kemungkinan akan jadi kawasan ekonomi khusus," ujarnya.

Ia berpendapat bahwa dengan terbentuknya kawasan ekonomi khusus, khususnya untuk industri pertahanan, maka aktivitas penerbangan di BIJB Kertajati akan menjadi lebih hidup.

Tidak hanya itu, ia juga menilai bahwa dana sebesar Rp60 miliar yang rutin digelontorkan Pemprov Jabar untuk bandara tersebut dapat dialihkan untuk keperluan lainnya. "Ya hilang dong. Hilang kan nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi," kata dia. (*)