TIMES SRAGEN, JAKARTA – dir="ltr">Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan tiga hal penting dalam tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai target, sesuai aturan, dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Hal ini dikatakan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan usai mengisi materi sosialisasi kebijakan dan tata kelola MBG (MBG) di Pangkalpinang, Jumat (24/10/2025).

"Dalam sosialisasi yang diikuti para Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan wakil yayasan dari mitra-mitra SPPG yang sudah berjalan di Babel ini, kami menekankan tiga hal dalam tata kelola yang sudah ada," katanya.

Tiga hal itu, kata dia, pertama, menentukan kelayakan bangunan untuk bisa berjalan. Kedua, memastikan tidak ada keracunan dengan membuat petunjuk teknis dan merekrut orang-orang di sekitar dapur untuk memastikan bahan baku lebih baik.

Ketiga, memastikan penggunaan uang dengan benar, tidak boleh ada korupsi. "Untuk mencegah ini cara pembayarannya dengan VA (Virtual Account), VA boleh dikeluarkan uangnya, jika dua pihak sudah setuju, wakil yayasan dan Kepala SPPG," katanya.

Menurut dia, wakil yayasan menjadi materi atau yang membuat permintaan uang berdasarkan rencana hari ke depan atau minggu depan, dan itu berdasarkan diskusi dengan Kepala SPPG dan ahli gizi. Jika Kepala SPPG sudah setuju, baru uang dikeluarkan.

"Banyaknya dapur-dapur berhimpitan itu menjadi salah satu kendala kita, namun solusinya sepanjang masih melayani dalam radius 6 km penerima manfaatnya itu masih datar, jika lebih dari radius, kita khawatirkan makanannya basi," kata Tigor.

Hal yang juga harus diantisipasi, lanjut dia, adalah risiko yakni kelangkaan bahan pangan karena bahan pangan di Babel sebagian besar didatangkan dari Palembang atau Padang.

"Kita sudah pernah diskusi dengan Pak Gubernur ini bagaimana Babel membangun prasarana pertanian dengan memproduksi sayur, ayam bertelur, dan ikan, itu harus dengan bantuan pemda. Jadi masyarakat Babel harus bertani dari sekarang karena hasilnya sudah pasti dibeli," ujarnya.

Ia menambahkan di Babel ada lebih dari 120 SPPG, jika dihitung dengan uang Rp10 miliar/SPPG, maka dana untuk Program MBG Rp1,2 triliun/tahun. Perputaran uang tersebut diyakini akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah.

"Sekarang yang sudah berjalan 36 lokasi SPPG, sedangkan dari jumlah usulan 120 sudah penuh semua, hanya saja masih ada yang perkembangannya sangat lambat dan sudah diberikan teguran, namun jika masih belum ada perkembangan, maka akan ganti yang lain," katanya

Sosialisasi kebijakan dan tata kelola MBG dilaksanakan BGN selama tiga hari, mulai 23 Oktober 2025, bertempat di Pangkalpinang diikuti peserta dari Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan dan wakil yayasan dari mitra-mitra SPPG yang sudah berjalan di Babel.

"Di sini kita menjelaskan petunjuk teknis dan standar operasional yang sudah dibuat untuk sistem dan tata kelola dalam MBG. Jadi kita memanggil semua mitra-mitra SPPG yang sudah operasional di Babel," kata Tigor Pangaribuan. (*)