TIMES SRAGEN, CIANJUR – Puluhan warga dari Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, menyambangi Kantor Inspektorat Cianjur di Jalan Raya Cianjur-Bandung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kedatangan massa ini bertujuan untuk menuntut kejelasan terkait berbagai dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan di Desa Wangunjaya.

Pertemuan tersebut dijembatani langsung oleh pihak Inspektorat Cianjur sebagai upaya untuk menyerap aspirasi dan keluhan yang dirasakan masyarakat setempat.

Ari Setiawan, selaku Ketua Gerakan Masyarakat Wangunjaya Menggugat, menjelaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk menagih janji atas laporan-laporan yang telah diajukan sebelumnya.

Ia menegaskan ada tiga poin krusial yang disampaikan, yakni transparansi hasil pemeriksaan, salinan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta desakan agar Kepala Desa Wangunjaya menjaga netralitas di tengah konflik horizontal antarwarga.

Menurut Ari, sikap tidak netral dari pimpinan desa telah memicu gesekan di lapangan, bahkan ia menyebut sempat terjadi aksi kekerasan terhadap warga yang melontarkan kritik.

Pihaknya juga menyoroti adanya ketidakberesan dalam pengelolaan sampah hingga penetapan tarif ambulans desa yang dinilai membebani.

"Kritik ini murni demi perbaikan desa kami, bukan untuk mencari musuh, karena banyak hal janggal yang belum dijelaskan secara terbuka," tuturnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati sebuah nota kesepahaman yang memberikan tenggat waktu selama 14 hari kerja bagi Inspektorat untuk memberikan tindak lanjut.

Lebih jauh Ari mengancam jika dalam dua minggu ke depan tidak ada jawaban yang memuaskan, warga tidak ragu untuk menggelar aksi demonstrasi dengan skala yang lebih besar.

Dalam hal ini dirinya menduga adanya indikasi ketidakterbukaan dalam proses audit yang selama ini dijalankan oleh pihak berwenang.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima perwakilan warga untuk berdiskusi terkait LHP Desa Wangunjaya.

Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai permintaan salinan dokumen hasil audit tersebut. Endan menjelaskan bahwa dokumen LHP pada dasarnya bersifat rahasia.

"Artinya informasi yang dapat dibagikan kepada publik hanya terbatas pada poin-poin ikhtisarnya saja," tandasnya. (*)